NEGARA GELANDANGAN

Negara Gelandangan

Media View | Wed, Oct 26, 2011 at 10:12 | Jakarta, Media Indonesia

Boleh percaya boleh tidak, ada yang menyebut Indonesia merupakan negara peringkat ke-5 dengan jumlah gelandangan terbanyak di dunia. Padahal, sebelumnya menempati peringkat ke-15.

Sekali lagi, boleh percaya boleh tidak. Namun, perkara yang satu ini tidak bisa lain harus percaya, yaitu berapa pun jumlah gelandangan nasional itu, sekarang makin mencuat kematian mereka di ruang publik.

Minggu (23/10), misalnya, seorang perempuan gelandangan ditemukan tak bernyawa di trotoar, dekat SMAN 21, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Hal itu tak hanya terjadi di Jakarta. Awal bulan ini, seorang kakek gelandangan pun ditemukan tewas di pinggir Sungai Kalimas, Jalan Raya Ngagel, Surabaya, Jawa Timur.

Masih di awal bulan ini, mayat wanita tua gelandangan ditemukan warga terbujur di Jalan AA Gde Ngurah, Cakranegara, Mataram.

Semua itu gelandangan yang mati. Bagaimana yang hidup? Banyak yang mengidap psikosis. Contohnya gelandangan dengan gangguan kejiwaan merupakan pasien terbanyak di Rumah Sakit Jiwa Kalimantan Barat.

Pertanyaannya apa sih yang telah dilakukan pemerintah? Jawaban yang paling nyata ialah negara malu memiliki rakyat gelandangan. Gelandangan bahkan dinilai sebagai aib.

Cara paling gampang menutup malu dan aib ialah dengan ‘menyembunyikannya’. Itulah sebabnya Satpol PP dengan gagah perkasa merazia gelandangan agar tidak terlihat oleh umum.

Kematian gelandangan itu jelas memperlihatkan negara tidak mengurus warganya. Negara lalai, bahkan membiarkan mereka mati dengan sendirinya. Padahal, kata konstitusi, fakir miskin ditanggung negara.

Negara memang lalai menunaikan tugas konstitusi itu. Banyak warga yang belum dipenuhi kebutuhan dasarnya. Sekalipun kaya akan sumber daya alam, negara ini toh tak mampu memberikan kecukupan pangan kepada semua warganya. Gelandangan itu mati bukan hanya tak berumah, melainkan juga tak makan.

Di bidang pelayanan kesehatan juga sama. Banyak sudah fakta memilukan warga miskin yang mati karena ditolak rumah sakit. Apalagi gelandangan, agaknya sudah tidak dipandang lagi sebagai manusia.

Seharusnya negara melaksanakan jaminan sosial bagi kaum papa. Namun, semua itu masih jauh. Tengoklah, misalnya, RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tidak kunjung disahkan pemerintah dan DPR.

Tersendatnya RUU itu menunjukkan buruknya komitmen pemerintah dan DPR terhadap rakyat yang miskin.

Warga negara mati di jalanan, sekalipun itu gelandangan, jelas kelalaian negara. Namun, siapa peduli? (*)