Rabu, 23 November 2011

PKS diminta untuk terus menjadi perekat bangsa

PKS Diminta Terus Menjadi Perekat Bangsa
Nov 22, 2011

Sejak dideklarasikan tahun 1998 silam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak pernah absen berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Kader-kader PKS baik yang berada di legislatif dan eksekutif maupun di bidang lain di seluruh Indonesia, menunjukkan keseungguhannya bekerja untuk Indonesia. Keberadaan kader PKS diberbagai lini kehidupan masyarakat juga menjadi modal untuk menjadi perekat elemen masyarakat Indonesia yang beragam.



Demikian dikatakan Ketua Departemen Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Bidang Wilda Indonesia Timur DPP PKS, Sudarmo saat menutup Diklat Pengembangan Kepemimpinan di Jayapura, Papua, Senin (21/11). Diklat juga dihadiri seluruh pejabat publik dari PKS termasuk Bupati Kerom, Yusuf Waly.


“Kader-kader PKS yang menjabat di legislatif maupun di eksekutif harus berperan aktif menjadi perekat bangsa dan negara," ujar Sudarmo.



Diklat tersebut digelar Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua. Di Provinsi Papua, kader-kader PKS yang menduduki jabatan publik baik yang di legislatif maupun eksekutif cukup banyak. Pada pemilu 2009, PKS Papua berhasil memperoleh kursi di DPRD Kab/Kota sebanyak 28 kursi dan satu kursi di DPRD provinsi. PKS Papua memenangkan pilkada di 12 kab/kota dari 29 Kab/kota se-Papua.



Sudarmo mengatakan, dengan kemenangan di sejumlah Pilkada tersebut, kader-kader PKS berpeluang menjadi Kepala Dinas, maupun Kepala Badan di sejumlah Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan potensi besar bagi sebuah partai untuk bisa berkontribusi bagi pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut.



"Kontribusi untuk bangsa dan negara lebih khusus lagi di Papua mesti diarahkan agar rakyat Papua bisa menjadi manusia Papua seutuhnya dalam bingkai NKRI," tegasnya.


Dia menyontohkan kebijakan Bupati Kerom, salah satu kabupaten yang dimenangkan PKS, Yusuf Waly. Yusup menerapkan program pembangunan berbasis kampung disertai program bantuan dana APBD Kabupaten sebesar Rp 1 miliar untuk setiap kampung. Pemkab Kerom memotivasi dan mendorong agar warga mampu memberdayakan masyarakatnya secara mandiri. Masyarakat diberi kepercayaan penuh untuk membangun kampungnya sendiri agar lebih sejahtera.


"ini salah satu pembangunan yang bersifat memanusiakan manusia. Jika pejabat publik dari PKS Papua baik yang berada di legislatif maupun eksekutif beserta bupati-bupati dukungan PKS yang menang Pilkada bisa mengambil langkah-langkah seperti itu, saya yakin bahwa instabiltas yang saat ini mewacana di Papua bisa dihindari," pungkas Sudarmo.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar